Ahad, 20 Oktober 2019 WIB

DPRD Depok Belajar Penataan PKL ke Medan

Suwardi SinagaRabu, 11 Oktober 2017 12:32 WIB
Istimewa
Anggota DPRD Kota Medan Ilhamsyah foto bersama Anggota DPRD Depok, di Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Rabu (11/10/2017).
Indomedia.co - Kesemrawutan pedagang kaki lima (PKL) tidak hanya terjadi di Kota Medan. Hal serupa juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Depok, Jawa Barat.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Suparyono, menyebutkan keberadaan PKL di satu sisi membantu pemerintah, namun di sisi lain mengganggu kepentingan umum. Sehingga dibutuhkan aturan untuk menata dan mengatur keberadaan PKL agar tidak mengganggu masyarakat.

"Kita membaca di beberapa media, Medan sudah buat perda tentang penataan PKL. Makanya, kita datang kemari untuk konsultasi membentuk perda tersebut di Kota Depok. Kita mau lihat apa aja yang diatur dalam perda itu, dan bagaimana pengaturan serta penataannya," ungkap Suparyono dihadapan Anggota DPRD Medan Ilhamsyah, di Ruang Transit DPRD Kota Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Rabu (11/10/2017).

Bersama sembilan Anggota DPRD Depok lainnya, Suparyono menerangkan, Depok memiliki tujuh pasar tradisional yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Dari ketujuh pasar itu, Pemko Depok memperoleh pendapatan Rp8 miliar dari retribusi sewa kios, parkir, dan toilet. Namun sepertinya Pemko Depok masih merugi untuk mengelola pasar tersebut.

Dia menjelaskan, dalam penataan PKL di Depok, pihaknya hanya menertibkan pedagang dengan cara menggusur. Namun, keesokan harinya pedagang tersebut kembali menjajakan dagangannya.

"Kita tidak bisa menggusur. Hanya bisa diusir, tapi itu pun besoknya sudah berjualan lagi," bebernya.

Sementara Anggota DPRD Medan Ilhamsyah, menerangkan Kota Medan memiliki 53 pasar tradisional yang dikelola PD Pasar. Sedangkan untuk deviden, Pemko Medan hanya mendapat Rp1 miliar.

"Dari keterangan DPRD Depok, angka ini sangat kecil. Kita punya 53 pasar, tapi hanya dapat Rp1 miliar. Sementara mereka tujuh pasar memperoleh Rp8 miliar. Tentu ini kita lihat, lebih besar pemberian Pemko Medan daripada pemasukkannya. Ini nanti akan kita pertanyakan," papar Ilhamsyah.

Dalam penataan PKL, Ilhamsyah menyesalkan ketidaktegasan pemerintah. Sebab, pemerintah seolah-olah membiarkan PKL menjamur di Medan.

"Pas ada satu pedagang dibiarkan, dua pedagang juga dibiarkan. Nah ketika sudah menjamur tidak bisa ditertibkan. Harusnya kalau melihat ada pedagang yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan, segera ditertibkan. Jangan diberi kesempatan semakin menjamur," tegasnya.

Kepada 10 Anggota DPRD Kota Depok, Ilhamsyah menyebutkan, DPRD kota Medan saat ini baru mengusulkan perda penataan PKL sebagai inisiatif DPRD Medan untuk segera dibahas dan disahkan.

"Untuk Perda Penataan PKL, kita sudah mengusulkannya, tapi belum dibahas. Kita berharap, perda ini segera dibahas dan disahkan karena sangat bermanfaat bagi penataan PKL," kata Ilham. [***]
Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook