Senin, 01 Juni 2020 WIB

Kasus Gatot Seret Semua Kader Partai, Mangapul Purba: Periksa Juga Eksekutif, Pengumpul dan Pemberi Dana Suap

Suwardi SinagaRabu, 05 Februari 2020 11:38 WIB
Istimewa
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumut Mangapul Purba.

Indomedia.co - Kasus suap kader PKS Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara 2011-2014 yang lalu sesungguhnya telah menyeret semua kader partai yang duduk di DPRD Sumut terutama periode 2009-2014.


Demikian ditegaskan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumut Mangapul Purba, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (5/2/2020).


"Dari sisi hukum tentu kita harus menghormati dan mengikuti semua proses hukum tersebut, yang bersalah ya harus terima mendapatkan hukum," ujar Mangapul.


"Dari sisi politik tentu berbeda, bahwa Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumut yang memberi suap saat itu merupakan kader PKS, Ketua DPRD kader Golkar, Wakil Ketua DPRD dari PKS, PAN, PDI Perjuangan, dan Hanura semuanya sudah divonis pengadilan," lanjut Mangapul.


Kemudian, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Sumut itu mengatakan bahwa seluruh Ketua Fraksi DPRD Sumut pada periode itu juga telah ditetapkan tersangka dan sudah jatuh vonis. Itu artinya semua partai terseret kasus suap Gatot tersebut. Tidak satu partai saja.


Namun menurut Mangapul masih ada yang janggal. KPK belum maksimal menyentuh semua pihak terutama eksekutif dan pemberi dana suap.


"KPK jangan hanya fokus kepada legislatif dalam kasus suap kader PKS itu, semua pihak yang terlibat dalam kasus suap itu harus turut diproses hukum, yaitu eksekutif dan termasuk yang memberikan dana," tegas Mangapul.


"Ada 100 anggota DPRD, dalam tuduhannya menerima suap Rp200 juta hingga Rp300 juta, bahkan para pimpinan dewan menerima lebih dari itu, berarti secara kumulatif ada dana sekitar Rp30 M untuk menyuap anggota DPRD. Dari mana dan itu," tanya Mangapul.


"Berarti ada orang yang tak sembarangan dan kuat untuk menyokong dana tersebut, maka menurut saya KPK harus mengusut siapa-siapa saja penyokong dana suap itu," imbuhnya.


Mangapul meminta agar ada perimbangan dalam penanganan kasus ini, sebab dari pihak legislatif dalam hal ini DPRD Sumut sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan sudah ada yang menjalani hukuman.


Artinya, sebut Mangapul, kita minta tidak hanya dari DPRD saja yang diproses hukum, tapi yang melakukan komunikasi juga. Kepala dinas pada saat itu (pihak eksekutif) harus diperiksa juga, dikenakan hukuman karena ini kesalahan kolektif.


"Tentu harus ditelusuri semua dong, supaya semua clear, sehingga aspek hukumnya berjalan dengan baik. Yang melakukan upaya pemberian gratifikasi juga dihukum," ujarnya.


Diungkapkan Mangapul, ada trias politika yang diatur dalam undang-undang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.


"Apakah eksekutif bisa berdiri sendiri, tidak toh. Apakah DPRD ini ujug-ujug datang gratifikasi, tidak toh. Kemudian apakah ketika tidak ada sebuah kesalahan atau kejanggalan di pihak eksekutif, hak interplasi itu yang harus ditakutkan, tidak toh. Maka rumusnya adalah ketika ada asap pasti ada api," kata Mangapul.


Artinya sebut Mangapul, ketika ada interplasi, muncul ketakutan, ada upaya membangun konsensus, kemudian ada upaya-upaya mencari jalan tengah, maka muncul kasus ini.


Dijelaskan Mangapul bahwa kasus hukum yang menjerat mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, yang menjadi objek penegakan hukum pertama di pihak legislatif (DPRD Sumut) dan hal itu merupakan kesalahan kolektif.


"Biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi cermin menatap masa depan bagi legislatif di Sumut," katanya.


Lembaga legislatif harus terus diselamatkan, karena dalam sistem politik presidensial dan demokrasi terbuka ini, legisltaif masih satu-satunya lembaga perwakilan rakyat untuk memperjuangkan aspirasi terhadap hajat hidulnya, pungkas Mangapul. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook