Kamis, 04 Juni 2020 WIB

DPR Resmi Setujui Revisi UU KPK

Selasa, 17 September 2019 20:01 WIB
dpr.go.id
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima berkas revisi UU KPK dari Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, Selasa (17/9/2019).

Indomedia.co - Rapat Paripurna DPR RI
menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dalam r
apat paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).




"Kami tanyakan kembali kepada seluruh
anggota, apakah pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan tentang Rancangan
Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui dan disahkan
menjadi undang-undang," tanya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah
yang memimpin rapat paripurna kepada seluruh anggota DPR, serentak dijawab "setuju". Ketukan palu sidang
menjadi pertanda pengesahan.




Dilansir dari situs
resmi DPR RI, s
ebelum pengesahan Ketua Baleg DPR RI
Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menjelaskan, bahwa KPK merupakan bagian
dari cabang kekuasaan pemerintahan. KPK termasuk dalam ranah kekuasaan
eksekutif yang sering disebut sebagai lembaga-lembaga pemerintah.




"Dengan begitu dapat diletakkan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang masuk dalam rumpun
eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi," papar Supratman.




Dia memaparkan dengan revisi undang-undang ini
bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan,
justru  dengan adanya revisi dimaksudkan
untuk penguatan, agar kegiatan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
semakin baik dan komprehensif.




Supratman juga mengungkapkan, dalam revisi ini
pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata lembaga KPK
. Revisi ini juga menekankan penguatan tindakan pencegahan, sehingga
timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak
melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.




Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Menkumham) Yasonna
Hamonangan
Laoly mengucapkan terima kasih kepada seluruh
Anggota DPR RI, dan kepada semua pihak yang telah bekerja menyelesaikan
pembahasan revisi UU KPK.




"Dalam kesempatan ini pula perkenankan
kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan
Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat atas dedikasi
dan kerja keras sehingga dapat menyelesaikan pembahasan rencana undang-undang
ini," ungkap
Yasonna. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook