Ahad, 12 Juli 2020 WIB

Forum Aktifis 98 Sumut Minta Polri Tangkap Said Didu

Suwardi SinagaAhad, 03 Mei 2020 06:44 WIB
Istimewa
Koordinator Forum Aktifis 98 Sumut M Ikhyar Velayati Harahap bersama mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dalam pertemuan di Kantor BPIP, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Indomedia.co - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono membenarkan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu akan dipanggil Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan sebagai saksi, Senin (4/5/2020).

Said Didu dipanggil terkait dugaan menyebarkan informasi yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau menyebarkan berita bohong yang dapat menyebabkan keonaran di masyarakat.

Dihubungi terpisah, Koordinator Forum Aktifis 98 Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Ikhyar Velayati Harahap memberikan apresiasi terhadap kinerja Polri yang segera menindaklanjuti laporan yang dilayangkan oleh Arief Patramijaya yang merupakan kuasa hukum Luhut Binsar Pandjaitan.

"Forum Aktifis 98 Sumut memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kinerja Polri yang segera menindaklanjuti laporan yang dilayangkan kuasa hukum Letjen (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan tentang dugaan kasus pencemaran nama baik sesuai Pasal 310 ayat ( 1) KUHP dan dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UUD ITE," kata Ikhyar dalam keterangan tertulis kepada awak media, Ahad (3/5/2020).

Ia menjelaskan video wawancara Said Didu dengan Hersubeno Arif yang berdurasi 22 menit beberapa waktu lalu sudah termasuk dalam kategori pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yaitu yaitu perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Ikhyar melanjutkan, selain itu tayangan video yang diunggah di Youtube yang berjudul "Luhut: Uang, uang, dan Uang" bisa dikenai Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UUD ITE yang berbunyi" Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya imformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menurut Ikhyar bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 J yang mengandung pernyataan hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum dari negara.

Dalam negara demokrasi, setiap orang harus menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, bahwa dalam hidup bermasyarakat adanya jaminan perlindungan HAM dan kebebasan berpendapat diberi batasan tertentu agar tetap sesuai dengan norma dalam rangka menjaga ketertiban umum.

Negaralah dalam hal ini pihak kepolisian yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang maupun swasta terhadap warga negara lain yang dicemari nama baiknya, apalagi difitnah dengan berita bohong atau hoaks, jelas Ikhyar.

Kami meminta Polri untuk segera menangkap dan menahan Said Didu agar tidak dapat menghilangkan alat bukti atau melarikan diri. Semoga dengan ketegasan Polri kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa negara kita adalah negara hukum dan semua orang sama di perlakukan di depan hukum. Memang semua warga negara bebas berekspresi, berbicara dan berpendapat tetapi UUD 45 dan KUHP juga melarang siapapun untuk melakukan tindakan kriminal baik itu pencemaran nama baik maupun melakukan fitnah apalagi berita bohong kepada seseorang di wilayah NKRI.

Jangan sampai kebebasan demokrasi dibajak oleh orang orang yang sejatinya merupakan musuh demokrasi, sindir Ikhyar yang juga Sekretaris Forum Kajian Deradikalisasi dan Moderasi Beragama UINSU Medan. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook