Selasa, 07 Juli 2020 WIB

Fraksi Gabungan DPRD Medan Ancam Gulirkan Hak Interpelasi Bansos

Budi WSelasa, 12 Mei 2020 20:25 WIB
Dokumentasi
Ilustrasi.

Indomedia.co - Surat permohonan yang dilayangkan oleh Fraksi Gabungan PSI, Hanura dan PPP DPRD Kota Medan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan Akhyar Nasution bertujuan agar Pemko Medan memberikan data masyarakat penerima bantuan sosial (Bansos) tahap I dan tahap II.

Anggota DPRD Medan dari Partai Hanura, Hendra DS, mengatakan, pihaknya memberikan tenggat waktu paling lambat 17 Mei 2020 agar Pemko Medan membuka data yang penerima bantuan.

"Kalau tidak diberikan kita akan ajukan hak interpelasi," ujar Hendra, Selasa (12/5/2020).

Anggota Komisi IV ini berharap Pemko Medan bisa membuka data penerima bantuan agar pihaknya dapat melakukan pengawasan. Bahkan, Fraksi Gabungan telah membentuk tim tugas pengawasan penyaluran bansos.

"Terbukti banyak masyarakat mengeluh kepada kami, kalau banyak yang tidak menerima bantuan itu. Menunggu dari lembaga DPRD Medan ini membuat pengawasan terlalu lama, jadi kami dari fraksi buat sendiri tim pengawasan dan hari ini kami bawa surat ke Wali Kota Medan ditembukas ke Dinas Sosial untuk meminta data penerima bantuan Covid-19 by name by adress," timpal Ketua Fraksi Gabungan Erwin Siahaan.

Menurut Erwin, penyaluran bansos tahap I tidak tepat sasaran dan terkesan tebang pilih sehingga tidak efektif.

Untuk diketahui bansos tahap I yang disalurkan dalam bentuk beras sebanyak 980 ton dan disalurkan kepada 196 ribu KK. Sedangkan tahap kedua bantuan yang akan disalurkan lebih banyak, yakni setiap KK akan merima masing-masing 20 kg beras, 2 kg gula pasir, dan 2 kaleng ikan sarden. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook