Ahad, 12 Juli 2020 WIB

Fraksi PDIP DPRD Sumut Tidak Setuju Festival Danau Toba Diganti

Suwardi SinagaSelasa, 14 Januari 2020 19:38 WIB
Istimewa
Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Mangapul Purba.

Indomedia.co - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara menegaskan bahwa pihaknya tidak setuju jika Gubernur Sumatera Utara mengganti kegiatan Festival Danau Toba (FDT) yang selama ini rutin dilaksanakan setiap tahun di kabupaten/kota se kawasan Danau Toba.


"Disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara agar jangan menyalahartikan Festival Danau Toba itu sebatas kegiatan seremonial. Gubernur harus lebih jauh melihat ke dalam bahwa ada nilai budaya, nilai historikal dari pelaksanaan Festival Danau Toba, termasuk nilai bahasa atau kata Danau Toba yang akan dijual keluar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Mangapul Purba, di Gedung DPRD Sumut, Medan, Selasa (14/1/2020).


Menurut Mangapul, FDT yang sudah dilaksanakan selama tujuh tahun berturut-turut merupakan cerminan yang dianggap menjadi ciri khas Danau Toba, baik dari sisi historikal, kultur, dan budayanya.


Setiap kebudayaan di tujuh kabupaten/kota se kawasan Danau Toba itu kan tidak sama, kata Mangapul, nah FDT inilah cerminan bagaimana kultur ini semua terelaborasi dalam kegiatan itu, kemudian menjadi bagian yang dipasarkan ke luar bahwa Danau Toba sebagai peninggalan sejarah punya karakter yang unik dan punya nilai yang tinggi untuk tetap dilestarikan.


"Implementasinya itu sebenarnya, makanya akan dibuat dalam kegiatan-kegiatan atau even yang berjudul Festival Danau Toba. Kalau itu digeser ke kegiatan lain, tidak mencerminkan budaya, maka substansinya akan bergeser," ujar Mangapul.


Mangapul berharap kepada Pemprov Sumut karena anggaran FDT itu sudah dianggarkan di APBD, agar memahami substansinya, jangan memplesetkan kegagalan mereka menjadi sebuah narasi berpikir untuk merubah narasi.


"Kalau FDT itu secara evaluasi kinerja mereka gagal, salahkan mereka, jangan ganti festivalnya, ini akan menimbulkan gejolak," ujarnya.


Mangapul menyampaikan kepada gubernur agar mengevaluasi orang-orang yang melaksanakan FDT itu.


"Tempatkan orang-orang yang mampu melaksanakan itu dengan regulasi yang ada, termasuk anggaran yang cukup untuk itu. Kita konsisten dengan itu, kalau tidak mampu, mari diskusi dengan kita, akan kita berikan masukan dengan manfaatkan kinerja kita sebagai legislatif untuk membantu mereka," kata Mangapul. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook