Rabu, 08 April 2020 WIB

Gubernur Edy Rahmayadi Dapat Rapor Merah Dari Fraksi PDIP DPRD Sumut

Suwardi SinagaJumat, 17 Januari 2020 11:13 WIB
Istimewa
Ketua Fraksi PDIP Sumut Mangapul Purba.

Indomedia.co - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan rapor merah kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk kinerjanya di Tahun 2019. 


Fraksi PDIP DPRD Sumut meminta Gubernur Sumut untuk secepatnya mengevaluasi seluruh kinerjanya, dan segera menyusun rencana kerja yang terukur dengan manajemen yang profesional dan terbuka. Semua ini demi dan atas kepentingan rakyat Sumut.


Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Mangapul Purba, kegagalan Pemerintahan Edy Rahmayadi hampir di semua bidang, seperti di sektor pendidikan, Sumut belum bisa keluar dari masalah yang membelit dunia pendidikan seperti masalah KIP yang tidak tepat sasaran, guru honorer, sekolah rusak dan lain-lain. Semua masih stagnan dalam penyelesaiannya.


"Masalah kesehatan, pemprov juga belum punya strategi dalam menyelesaikan persoalan kesehatan, masih saja kita dengar ada rumah sakit yang menolak pasien dengan alasan macam-macam terutama pasien BPJS," ujar Mangapul, Jumat (17/1/2020).


Selanjutnya Mangapul menjelaskan, dalam persoalan infrastruktur Gubernur Edy Rahmayadi juga dianggap tidak mampu mendorong pemerintah pusat agar merealisasikan Jalan Layang Medan-Berastagi padahal infrastruktur tersebut sudah jadi kebutuhan masyarakat.


"Apalagi dari laporan di Nias tidak ada pembangunan ruas jalan sama sekali alias nol kilometer, ini kan tragis," ucap Mangapul.


Di sektor BUMD, Gubernur Edy juga dinilai gagal dalam melakukan perbaikan manajemen BUMN yang sehat terbukti banyak BUMD yang sakit dan merugi.


Hal tersebut diperparah dengan banyaknya aset BUMD yang tidak jelas, dan sampai sekarang pihak Pemprov Sumut belum mampu memberikan data pasti aset milik BUMD Provinsi Sumut.


"Ini belum dihitung dengan banyaknya pelepasan aset yang tidak jelas," bebernya.


Kondisi di atas diperparah oleh berbagai pernyataan Gubernur Sumut yang mengundang kegaduhan. Seperti pernyataan ingin memberhentikan ribuan tenaga honorer, akan memindahkan Kantor Walikota Medan, menyatakan Bupati Tapteng tak bekerja dan jauh dari rakyat, serta yang paling anyar adalah pernyataan akan menghentikan Festival Danau Toba.


"Gubernur tidak memberikan keteladanan sebagai seorang pemimpin, ini tidak baik bagi rakyat Sumut," ujar Mangapul.


Selain masalah di atas banyak masalah lagi yang menambah daftar kegagalan Gubernur Edy mulai kegagalan dalam menanggulangi masalah Virus Babi, dan banjir bandang juga menjadi contoh konkrit lemahnya tata kelola Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi.


"Dengan mengacu pada evaluasi Fraksi PDI Perjuangan melalui pandangan-pandangan seluruh anggota fraksi yang ada di setiap komisi-komisi maka kami melihat gubernur tidak memiliki perencanaan dan parameter yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan," tegas Mangapul.


Terakhir Mangapul mengatakan bahwa penilaian dan evaluasi yang diberikan oleh Fraksi PDIP DPRD Sumut merupakan pengejawantahan sikap politik sebagai partai pemerintah untuk memberikan masukan serta motivasi dalam mendukung upaya-upaya membangun Sumut ke arah yang lebih baik menuju Sumatera Utara Bermartabat.


"Mari kita semua, seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan untuk kemajuan Sumatera Utara untuk terus menilai dan memberikan kritik yang bersifat konstruktif demi rakyat Sumatera Utara," pungkasnya. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook