Ahad, 20 Oktober 2019 WIB

Hutan Pantai Dapat Kurangi Risiko Bahaya Tsunami

Suwardi SinagaSabtu, 12 Januari 2019 19:35 WIB
Istimewa
Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo berkunjung ke Pantai Binuangeun, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Sabtu (12/1/2018).

Indomedia.co - Hutan pantai menjadi salah satu upaya mitigasi dalam mengurangi risiko bahaya tsunami di masa depan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo melihat manfaat dari hutan pantai bagi masyarakat yang berada di sepanjang pantai yang termasuk dalam zona merah bahaya gempa bumi dan tsunami.


Doni mencontohkan beberapa jenis pohon yang dapat ditemui di beberapa tempat dan berfungsi sebagai penahan alami dari hantaman tsunami. Beberapa jenis pohon dapat ditanam dan cocok di pinggir pantai seperti pohon pule, ketapang, mahoni, waru, beringin dan kelapa.


"Ini sebagai tujuan kita mengurangi bencana, maka sejak sekarang kita siapkan. Kawasan di zona merah Selat Sunda ini sudah harus mempersiapkan diri dari sekarang. Untuk melakukan penanaman pobhon perawatan dan menjadi kokoh sehingga mungkin 10 tahun, 20 tahun 30 tahun yang akan datang terjadi lagi perstiwa seperti ini (tsunami), masyarakat dapat terlindungi dan korban seminim mungkin," ujar Doni saat berkunjung ke Pantai Binuangeun, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Sabtu (12/1/2018).


Sementara itu, Abdul Muhari pakar tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa hutan pantai ini dapat mengurangi laju energi tsunami dan menahan koral besar. Abdul mengatakan bahwa karakter tsunami di kawasan ini membawa koral hingga 10 ton ke darat. Oleh karena itu, pohon-pohon dengan diameter besar dapat menahan laju koral tersebut.


Doni memberikan arahan bahwa penanaman pohon nantinya diserahkan kepada pemerintah kabupaten setempat, termasuk melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi. Penanaman nantinya memperhatikan juga berapa panjang pantai, dan setiap wilayah tentu ada lapisan.


"Kita minta Bupati untuk menyusun rencana dan mengajukan ke BNPB. Kebutuhan apa yang dapat kita usulkan nanti ke Kementerian Keuangan," ujar Doni.


Shelter tsunami. (Istimewa)


Sehubungan dengan mitigasi dan pencegahan terhadap wilayah yang rawan gempa dan tsunami tersebut, Doni menjelaskan beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan semua pihak, seperti kesiapsiagaan masyarakat. Menurutnya, sosialisasi harus terus diberikan ke semua lapisan masyarakat oleh semua komponen, termasuk para ulama. Kemudian, Doni menekankan pada latihan yang menyentuh hingga tingkat rukun warga yang berada di kawasan zona merah.


Terakhir, Doni menyebutkan terkait dengan aturan, seperti peraturan daerah terhadap seluruh pengelola hotel untuk memperhatikan masalah konstruksi.


Kawasan pantai ini sebenarnya memiliki sebuah shelter tsunami. Namun pembangunan shelter belum sempurna dikarenakan permasalahan administrasi. Kepala BNPB berharap nantinya shelter yang sudah dibangun tersebut tetap dapat digunakan untuk kepentingan kebencanaan.


Dilihat dari jejak historis, kawasan Pantai Binuangeun pernah terdampak tsunami pada 300, 1.700 dan 3.000 tahun lalu. Tersimpan energi potensi bencana yang belum dapat diketahui kapan terjadinya. Kepala BNPB menekankan bahwa adanya jejak tsunami ini menunjukkan bahwa pemda dan masyarakat setempat harus meningkatkan kesiapsiagaan.


"Dengan memperkuat upaya mitigasi, menyiapkan rute evakuasi, dan melakukan tata ruang yang berbasis risiko bencana," ujar Doni yang mengunjungi kawasan ditemani para ahli geologi dan vulkanologi.


Tsunami yang dipicu longsor bawah laut pada 22 Desember 2018 menerjang tidak hanya wilayah pesisir pantai di Kabupaten Pandeglang tetapi juga kawasan di Kabupaten Serang, Banten dan beberapa kawasan pesisir di kabupaten lain di Provinsi Lampung. Tsunami tersebut mengakibatkan 437 jiwa meninggal dunia dan 1.495 jiwa luka-luka. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook