Ahad, 05 Juli 2020 WIB

Ini Dampak Buruk Merkuri dan Solusinya

Suwardi SinagaSabtu, 30 November 2019 15:16 WIB
Istimewa
Konferensi pers antisipasi ancaman yang terjadi saat ini dan potensi ancaman bencana satu bulan kedepan bersama tim intelijen dan pakar di Gedung Sebaguna Dr Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Indomedia.co - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali mengingatkan bahaya
merkuri bagi kehidupan manusia dan dampaknya bagi lingkungan.




Hal tersebut dikatakan
tim intelijen dari Subdi Pengamanan Limbah dan Radiasi Direktorat Kesehatan
Lingkungan Kementerian Kesehatan Iwan Nefawan bersama BNPB dalam konferensi
pers antisipasi ancaman yang terjadi saat ini dan potensi ancaman bencana
satu bulan kedepan bersama tim intelijen dan pakar di Gedung Sebaguna Dr Sutopo
Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Jumat (29/11/2019).




Berdasarkan hasil
penelitian Balitbangkes Tahun 2007 di Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah pada penambang dan
nonpenambang didapatkan bahwa kadar merkuri dalam rambut sudah melebihi nilai
ambang batas.




Merkuri sebagai
polutan persisten memiliki karakteristik toksik, bioakumulasi dapat berdampak
luas dan tersebar melalui udara, air, tanah, dan makanan. Dampak kronis merkuri
bagi kesehatan manusia bisa mengakibatkan kerusakan sistem saraf pusat,
kerusakan ginjal, kerusakan paru-paru, kerusakan hati, kerusakan
gastroinstestinal dan meningkatkan angka kematian. Adapun dampak akut pajanan
pada bayi dapat mengakibatkan cacat mental, kebutaan, cerebral palsy atau
gangguan gerakan otot, gangguan pertumbuhan hingga kerusakan otak.




Data per Juni 2017 di
Indonesia, sebaran pencemaran merkuri yang menjangkiti manusia teridentifikasi
di 478 puskesmas, 235 kabupaten dan 32 provinsi di Indonesia. Rata-rata data
tersebut didapatkan dari wilayah yang menjadi lokasi tambang emas.




Iwan Nefawan
mengatakan bahwa penggunaan merkuri telah dilarang di Indonesia. Segala jenis
kegiatan yang berhubungan dengan merkuri adalah tindakan ilegal. Hal tersebut
diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 57 Tahun 2016.




"Semua kegiatan
yang ada hubungannya dengan merkuri, apalagi seperti misalnya tambang. Itu
semua ilegal dan menyalahi aturan," ungkap Iwan.




Dalam kesempatan yang
berbeda, Kepala BNPB Doni Monardo sebelumnya telah menyerukan berbagai upaya
yang menjadi solusi daripada permasalahan merkuri di antaranya adalah melalui
peningkatan pengetahuan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan alih profesi
para pekerja tambah dengan usaha lain yang ramah lingkungan.




Dalam hal ini, upaya
seperti yang sudah dilakukan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK)
di Banyumas, dari penambang ilegal menjadi petani bisa dijadikan contoh. Selain
itu, BNPB juga memberikan solusi lain di bidang wisata, peternakan dan perkebunan
produktif berkelanjutan lainnya. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan
yang mementingkan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.




Mengacu pada
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, BNPB memiliki kewenangan sebagai pengawasan
terhadap pelaksana tata ruang dan pengelolaan lingkungan serta pencegahan
kerusakan lingkungan. Dalam hal itu, BNPB sebagai pemerintah pusat dapat
bertindak sebagai koordinator dan pemerintah daerah sebagai eksekutor sehingga
kedepannya, kolaborasi tersebut dapat dimaksimalkan dalam rangka menanggulangi
kerusakan lingkungan. Kendati demikian, permasalahan lingkungan tidak hanya
tugas pemerintah pusat maupun daerah saja. Masalah lingkungan adalah tanggung
jawab seluruh rakyat Indonesia. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook