Kamis, 04 Juni 2020 WIB

Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda

Jumat, 20 September 2019 22:21 WIB
Humas Setkab RI/Oji
Presiden Jokowi saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019) siang.

Indomedia.co - Setelah
mengikuti perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan mencermati masukan-masukan dari
berbagai kalangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengesahan RUU
itu ditunda.




“Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan
HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu
agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR
periode ini,”
ujar Presiden
Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat
(20/9
/2019) siang.




Dilansir dari situs resmi Setkab RI, Presiden
berharap DPR juga mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP bisa
dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya.




“Saya juga memerintahkan Menteri Hukum dan HAM
untuk kembali menjaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat
sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada,”
imbuh Jokowi.




Menurut Presiden, dari subtansi-subtansi yang
dicermatinya, setidaknya ada 14 pasal dari RUU KUHP itu yang memerlukan
pendalaman lebih lanjut.




“Nanti ini yang akan kami komunikasikan, baik
dengan DPR maupun dengan kalangan masyarakat yang tidak setuju dengan
materi-materi yang ada,” jelas Jokowi.
(***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook