Sabtu, 30 Mei 2020 WIB

Jokowi Tekankan Upaya Pencegahan Dalam Mengatasi Karhutla

Suwardi SinagaSelasa, 17 September 2019 09:49 WIB
Istimewa
Menko Polhukam Wiranto didampingi sejumlah pejabat menggelar konferensi pers usai Ratas Penanganan Karhutla, di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019).
Indomedia.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan upaya
pencegahan dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan (
Karhutla) yang masih
muncul hingga hari ini.




Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator
Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam konferensi pers usai
Rapat Terbatas (Ratas) dengan topik Penanganan Karhutla
, di Pekanbaru, Riau,
Senin (16/9
/2019).




"Mencegah lebih baik daripada memadamkan.
Itu intinya," kata Wiranto.




Di samping itu, permasalahan karhutla ini seharusnya menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah mulai tingkat kepala desa, camat, bupati/wali
kota hingga
gubernur.




Wiranto menekankan bahwa pemerintah pusat
berlaku sebagai koordinator, oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan untuk
bisa mandiri dalam menghadapi permasalahan yang sama setiap tahunnya.




"Ini tanggung jawab daerah. Jangan terus
bergantung pada pusat. Harus betul-betul tahu masalah ini dan tahu harus
berbuat apa," tegas Wiranto.




Bicara mengenai siaga darurat karhutla dengan
operasi pemadaman baik darat maupun udara, Wiranto optimis apabila hal itu
dilakukan bersama-sama, maka semua bisa diatasi dengan baik, sehingga
permasalahan serupa bisa dihindari ke depannya.




"Kalau semuanya dilakukan dengan rapi,
maka titik api dapat diketahui sejak dini dan dipadamkan segera," tambah
Wiranto.




Adanya masalah karhutla ini bukan berarti
hanya disebabkan adanya unsur kesengajaan manusia saja. Kondisi cuaca dan
fenomena alam juga menjadi faktor meluasnya wilayah yang terbakar.




Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) adanya fenomena El Nino juga menyebabkan musim kemarau di
Indonesia pada tahun ini diperkirakan lebih panjang. Sedangkan musim hujan
menurut perkiraan BMKG akan jatuh pada November dan Desember.




Menyinggung soal penegakan hukum, Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengatakan bahwa pihaknya
melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum telah memproses sebanyak 370
perusahaan yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar.




Dari 370 perusahaan tersebut, 103 di antaranya
berada di Riau dan telah di-follow up
oleh Polda Riau. Selain itu, sebanyak 49 entitas perusahaan juga telah disegel.




Sebelumnya diketahui bahwa 80% lahan yang
terbakar berubah menjadi perkebunan industri. Hal itu sekaligus menunjukkan
adanya unsur kesengajaan oleh oknum tertentu dalam melakukan land clearing untuk perkebunan
korporasi. Hal serupa sebenarnya sudah dipelajari oleh KLHK sejak 2015 lalu,
oleh sebab itu presiden meminta agar pihak Kementerian/Lembaga bersama unsur TNI
dan Polri dapat memberi tindakan lebih tegas dan nyata.




Menyikapi arahan presiden, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah
membentuk tim dari Mabes dan Bareskrim yang kemudian diterjunkan khusus untuk
menangani kasus karhutla hingga level daerah. Tito bahkan tidak segan untuk
memberi tindakan tegas kepada jajarannya apabila tidak berhasil dalam
menjalankan tugas. Di sisi lain, pihaknya juga akan memberi penghargaan yang
sebanding apabila berhasil menjalankan tugas dengan baik. Hal tersebut menurut
Tito akan memicu semangat kinerja jajaran Polri dalam mengatasi masalah
karhutla.




"Kalau tidak maksimal, maka out. Tim sudah dibentuk dan akan
bergerak selevel
polda. Jika berhasil tangkap, maka mereka akan kami berikan penghargaan.
Jadi dengan reward and punishment ini
diharapkan mereka akan terpacu," tutup Tito.




Rapat terbatas yang berjalan singkat dan tertutup untuk
media tersebut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja di antaranya Menko
Polhukam Wiranto, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Agus Gumiwang,
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Panglima TNI Marsekal
TNI Hadi Tjahjanto,
Kapolri Jenderal
Pol Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar, Bupati se-Provinsi Riau dan
Pangdam serta Kapolda beserta jajarannya.
(***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook