Ahad, 12 Juli 2020 WIB

Jokowi Tepat, Dari Sisi Kebijakan Publik, Istilah Mudik dan Pulang Kampung Sangat Berbeda

Suwardi SinagaKamis, 23 April 2020 15:56 WIB
Istimewa
Beda mudik dan pulang kampung.

Indomedia.co - Wawancara Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Mata Najwa pada Rabu (22/4/2020), ramai disorot netizen. Khususnya menyangkut istilah pulang kampung, dan mudik.

Netizen menganggap dua istilah tersebut sama. Namun Presiden membedakannya. Jokowi mengatakan bahwa mereka yang pulang kampung sebelum larangan mudik mulai diberlakukan pada Jumat (24/4/2020), adalah individu yang mengalami kesulitan ekonomi di Jabodetabek, karena kehilangan pekerjaan atau kehilangan pendapatan akibat dampak Covid-19.

Kemudian di desa mereka, mungkin, masih bisa bercocok tanam di pekarangan, atau mengolah sawah atau kebun untuk kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Artinya, mereka ini seperti pekerja informal, buruh yang terkena PHK atau buruh harian, datang ke kota untuk mencari nafkah, lalu pulang kampung karena hilangnya sumber mata pencarian di Jabodetabek.

Sementara, mereka yang mudik adalah gelombang masyarakat yang melakukan ritual budaya tahunan yang berhubungan dengan hari raya keagamaan, yaitu Idulfitri. Biasanya jumlah pemudik ini cukup besar, dan motif utama mereka keluar Jakarta adalah ingin merayakan lebaran dengan sanak keluarga di daerah asal di masa libur, biasanya dua pekan.

Tempo arus mudik juga relatif bersamaan yaitu tujuh hari sebelum Idulfitri dan kembali lagi tujuh hari usai lebaran. Data tahun lalu saja, sekitar 12 juta pemudik yang meninggalkan Jabodetabek di sela H-7 atau selama tujuh hari berturut-turut sebelum lebaran tiba.

Anwar Saragih. (Istimewa)

"Presiden Jokowi sangat tepat membedakan kategori pulang kampung dan mudik. Apalagi bila disimak dari sisi kebijakan publik," kata Pengamat Sosial Universitas Sumatera Utara (USU) Anwar Saragih, menanggapai diskursus tentang perbedaan pulang kampung dan mudik, saat dihubungi melalui telepon, Kamis (23/4/2020).

"Jokowi mengadakan perbedaan kategori di atas dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan yang hendak membuat kebijakan meretas mata rantai penyebaran Covid-19. Artinya, dia harus mengenali lapangan atau objek kebijakannya. Dari sisi kebijakan publik, sangat tepat dan memang sangat berbeda istilah pulang kampung, dan arus mudik yang hendak ditata oleh Presiden Jokowi," lanjut Anwar.

Ditambahkannya, seorang pembuat kebijakan harus memahami secara detail kondisi objek yang hendak diregulasi, dalam hal ini arus mudik. Sasaran kebijakan Jokowi jelas sekali ke arah gelombang arus mudik yang berkaitan dengan fenomena ritual budaya tahunan tersebut yang sangat potensial menjadi ajang penularan Covid-19 karena melibatkan penumpukan hingga jutaan orang. Artinya fenomena ini sangat berbeda dengan mereka yang pulang kampung karena faktor kehilangan pekerjaan atau sekadar bepergian ke kampung halaman.

"Dalam konteks ini, pembedaan antara kategori arus mudik dan pulang kampung akibat tekanan ekonomi sangat jelas," pungkasnya. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook