Ahad, 05 April 2020 WIB

Kemenag Masukkan Materi Khilafah Dalam Pelajaran Sejarah

Senin, 09 Desember 2019 21:40 WIB
kemenag.go.id
Direktur KSKK Madrasah A Umar.

Indomedia.co - Pembahasan tentang khilafah kini tidak lagi
masuk dalam mata pelajaran Fikih, tapi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).
Perubahan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 183 Tahun 2019
tentang Pedoman Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab di
Madrasah dan KMA No 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada
Madrasah.




Sebelumnya, pedoman
kurikulum madrasah, PAI, dan Bahasa Arab mengacu pada KMA No 165 Tahun 2014.




“Materi khilafah ke
depan bukan lagi pada mata pelajaran Fikih, tapi SKI,” terang Direktur
Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar di
Jakarta, Senin (9/12/2019).




Dilansir dari situs
resmi Kemenag RI, menurut Umar, sebagai bagian mata pelajaran SKI, khilafah
disampaikan dalam konteks sejarah kebudayaan yang lebih menitikberatkan
pembangunan peradaban, sejak zaman Nabi, Khulafarurrasyidin, Daulah Umayyah,
Abasiyah, hingga Turki Usmani. Termasuk juga, perkembangan Islam modern serta
relasinya dengan kepemimpinan bangsa dan negara.




“Pelajaran khilafah
diorientasikan untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada peserta didik
tentang keragaman sistem pemerintahan dalam sejarah Islam hingga era negara
bangsa,” jelasnya.




Selain khilafah,
penyesuaian juga dilakukan dalam materi pelajaran tentang jihad. Materi ini
tidak semata membahas perkembangan perjuangan Islam sejak zaman Nabi,
Khulafaurrosidin, sampai ulama, tapi juga tentang dinamika jihad kontemporer.
Misalnya, mencerdasakan kehidupan bangsa, membangun peradaban, pembaharuan
pemikiran.




“Jadi, pembahasan jihad
bukan semata soal perang, tetapi juga tentang daya juang yang tingggi dalam
setiap perjuangan peradaban,” tuturnya.




Umar mengatakan,
dengan terbitnya KMA 183 dan 184 tahun 2019, maka Kompetensi Inti
(KI)/Kompetensi Dasar (KD) yang tertuang dalam KMA 165 sudah tidak berlaku
lagi. Sejalan dengan itu, implementasi KI/KD dalam pembelajaran dan penilaian
hasil belajar Tahun Pelajaran 2019/2020 mengacu pada KI/KD yang tercantum dalam
KMA 183 Tahun 2019.




Direktorat KSKK
Madrasah, lanjut Umar, sudah menerbitkan surat edaran untuk Kepala Kanwil
Kemenag Provinsi se-Indonesia terkait dengan implementasi KMA 183 dan 184 Tahun
2019 ini. Ada dua hal pokok yang tertuang dalam edaran tersebut.




Pertama, penegasan
berlakunya KMA 183 dan 184 Tahun 2019. Salah satu perubahannya adalah masuknya
materi khilafah dalam pelajaran SKI, bukan Fikih.




Kedua, soal ujian yang
masih menempatkan bahasan khilafah pada mata pelajaran Fikih untuk ditarik dan
diganti. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook