Senin, 01 Juni 2020 WIB

KPK Tetapkan 14 Mantan Anggota DPRD Sumut Sebagai Tersangka Kasus Suap

Suwardi SinagaKamis, 30 Januari 2020 21:15 WIB
Dokumentasi
Gedung KPK.

Indomedia.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 14 mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai tersangka kasus suap.


"Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 14 orang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Indomedia.co melalui aplikasi WhatsApp, Kamis (30/1/2020).


Berikut nama-nama 14 mantan Anggota DPRD Sumut yang ditetapkan sebagai tersangka:

1. Sudirman Halawa 

2. Rahmad Pardamean Hasibuan

3. Nurhasanah

4. Megalia Agustina

5. Ida Budiningsih

6. Ahmad Hosein Hutagalung

7. Syamsul Hilal

8. Robert Nainggolan

9. Ramli

10. Mulyani

11. Layari Sinukaban

12. Japorman Saragih

13. Jamaluddin Hasibuan

14. Irwansyah Damanik.


Menurut Ali Fikri, ke-14 Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sesuai fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 terkait dengan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012 s/d 2014 oleh DPRD Sumut; persetujuan Perubahan APBD Sumut TA 2013 dan 2014 oleh DPRD Sumut; pengesahan APBD Sumut TA 2014 dan 2015 oleh DPRD Sumut; dan penolakan penggunaan Hak Interpelasi oleh DPRD Sumut Tahun 2015.


Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik bahwa 14 tersangka tersebut diduga menerima fee dengan jumlah beragam dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai Anggota DPRD Sumut.


Atas perbuatannya tersebut, 14 Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, pungkas Ali Fikri. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook