Rabu, 03 Juni 2020 WIB

Mangapul Sebut Semua BUMD Pemprov Sumut Bermasalah

Suwardi SinagaRabu, 20 Mei 2020 09:59 WIB
Dokumentasi
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba.

Indomedia.co - Sangat disayangkan semua BUMD Pemprov Sumatera Utara sedang mengalami masalah yang cukup pelik dan mendasar. Sebagaimana layaknya perusahaan harus berorientasi pada besaran profit dalam setiap usahanya dan untuk menghasilkan itu ia harus produktif. Kedua hal tersebut tidak dimiliki oleh seluruh perusahaan daerah milik Pemerintah Sumut tersebut.

"Sebagai sebuah perusahaan harus berorientasi pada keuntungan dan oleh karena itu perusahaan harus produktif, tapi kenyataanya seluruh BUMD Pemprov Sumut mengalami kerugian, bahkan seperti PT Dirgasurya hanya mengandalkan kasnya yang berjumlah Rp13 M hasil BKO untuk menjalankan operasional perusahaan dan pasti ini akan habis begitu saja karena tidak lagi memiliki usaha yang produktif," ujar Mangapul Purba dalam keterangan persnya di Medan, Selasa (19/5/2020).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut ini menambahkan, PD Perkebunan Sumut malah mengalami persoalan yang lebih parah, yaitu penggunaan anggaran sejumlah Rp200 M yang tidak jelas peruntukannya.

"Fraksi PDI Perjuangan mendorong manajemen PD Perkebunan yang sedang bertugas saat ini untuk segera membongkar dan melaporkan kepada aparat hukum untuk mengusut tuntas kemana saja peruntukan anggaran Rp200 M itu," imbuh Mangapul.

"Demikian juga pada PD Aneka Industri dan Jasa kami minta untuk membuat core business selama 4 tahun ke depan, kami ingin membuat hitungan bisnis yang jelas agar perusahaan daerah ini tidak hanya berorientasi bisnis hanya membiayai pegawai tanpa kerja produktif," tambah Mangapul.

Lebih lanjut, Mangapul yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut meminta manajemen BUMD Pemprov Sumut untuk memberikan rencana kerja dan berbagai rencana usahanya kepada DPRD Sumut. Hal ini dimaksudkan agar DPRD Sumut mengetahui sekaligus bisa mengawasi dan mengukur tahap demi tahap dari tahun ke tahun kinerja seluruh BUMD.

"Dalam 4,5 tahun ke depan seluruh Direksi BUMD untuk memberikan rencana kerjanya kepada DPRD Sumut, sehingga DPRD Sumut bisa menjalankan fungsi pengawasannya sekaligus bisa mengukur tahapan kinerja mereka agar mendapatkan jaminan bahwa perusahaan daerah ini memberikan kontribusi terhadap PAD Pemprov Sumut bukan menjadi tempat menghidupi orang-orang yang tidak produktif dan malas mikir tapi ingin hidup mewah hasil dari menggerogoti BUMD," pungkas Mangapul. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

T#g:
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook