Kamis, 23 Januari 2020 WIB

Pertama di Sumatera, PN Simalungun Kabulkan Keberatan Warga Soal Ganti Rugi Pengadaan Lahan Tol

Suwardi SinagaRabu, 04 Desember 2019 21:25 WIB
Suwardi Sinaga
Kuasa Hukum Pemohon Herman, M Iqbal Sinaga SH MH dan M Harizal SH memberikan keterangan kepada awak media, di Medan, Rabu (4/12/2019) malam.

Indomedia.co - Pengadilan Negeri Simalungun mengabulkan permohonan warga yang keberatan atas nilai ganti rugi pengadaan lahan Tol Trans Sumatera ruas Tebing Tinggi-Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.


Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim PN Simalungun diketuai Roziyanti dalam persidangan yang digelar di PN Simalungun, Rabu (4/12/2019).


Demikian disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon Herman, M Iqbal Sinaga SH MH dan M Harizal SH kepada awak media, di Medan, Rabu malam.


Dijelaskan Iqbal dan Harizal, gugatan bermula Herman (42) selaku pemilik lahan seluas 1,8 hektare di Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, yang terkena proyek pengadaan lahan tol, keberatan atas nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh panitia pengadaan lahan tol yakni Rp75.008/meter. Herman menuntut ganti rugi sebesar Rp120 ribu per meter persegi.


Keberatan Herman lainnya, karena warga Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara tersebut tidak pernah diajak bermusyawarah oleh panitia pengadaan lahan tol untuk menetapkan besaran ganti rugi.


Kemudian, lahan yang akan diganti rugi hanya seluas 7.347 meter persegi dari total luas lahan milik Herman seluas 1,8 ha. Sementara apabila lahan seluas 7.347 meter persegi tersebut digunakan untuk proyek tol, sisa lahan seluas lebih kurang 1,1 ha tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh Herman. Oleh karena itu, Herman meminta agar panitia pengadaan lahan tol membeli seluruh lahannya seluas 1,8 ha.


Herman melalui kuasa hukumnya kemudian mendaftarkan gugatan ke PN Simalungun pada Oktober 2019. Gugatan diregistrasi dengan Nomor Registrasi 83/Pdt.G/2019/PN.Sim. Selaku termohon, Panitia Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera Ruas Tol Tebing Tinggi-Kuala Tanjung.


Persidangan akhirnya digelar mulai November 2019. Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon menyampaikan bukti-bukti bahwa pengadaan lahan tol tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian berdasarkan saksi fakta dan saksi ahli di persidangan, ditemukan malprosedural dalam proses ganti rugi lahan.


Setelah melalui beberapa kali persidangan, majelis hakim diketuai Roziyanti akhirnya mengabulkan gugatan pemohon. Pihak termohon diwajibkan membayar ganti rugi lahan milik Herman sebesar Rp120 ribu per meter persegi. Tidak hanya itu, pihak termohon juga diwajibkan membayar seluruh lahan milik Herman seluas 1,8 ha.


Menanggapi putusan majelis, kuasa hukum pemohon menilai putusan tersebut sudah memenuhi azas keadilan serta azas kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentigan Umum dan Perpres Nomor 148 Tahun 2015.


Selanjutnya kuasa hukum pemohon meminta panitia pengadaan lahan mematuhi dan segera menjalankan amar putusan sehingga bisa dimanfaatkan pemohon untuk kesejahteraannya.


Gugatan yang dimenangkan oleh warga ini merupakan yang pertama di Sumatera terkait pengadaan lahan Tol Trans Sumatera, pungkas Iqbal. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook