Rabu, 03 Juni 2020 WIB

Pilkada 2020 Ditunda, Tito: Jadwal Baru Tergantung Kondisi Covid-19

Suwardi SinagaSelasa, 31 Maret 2020 20:19 WIB
Istimewa
Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga serius mendengarkan penjelasan Mendagri Tito Karnavian, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (31/3/3020).

Indomedia.co - Mendagri Tito Karnavian memutuskan akan melihat perkembangan serangan Covid-19 di Indonesia untuk menjadi rujukan penentuan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020.


Sama seperti kementerian dan lembaga negara lainnya, Kemendagri, saat ini, fokus menuntaskan masalah penanganan Covid-19 demi keselamatan masyarakat. Urusan keselamatan rakyat dari serangan Covid-19 menjadi terpenting.


"Pesta demokrasi pilkada menjadi urusan berikutnya. Itu komitmen dan urgensi kita sekarang," kata Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan tertulis Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga kepada Indomedia.co, Selasa (31/3/2020).


Perang melawan Covid-19 bukan hanya dihadapi Indonesia. Tapi sudah menjadi ancaman global atau dunia. Banyak even besar, termasuk Olimpiade 2020 di Tokyo harus ditunda. Lebih 200 negara di bumi ini terdampak dan masing-masing berjuang keras keluar dari pandemi mematikan ini.


"Pandemi Covid-19 tak bisa diselesaikan secara lokal, nasional tapi harus lewat kerja sama secara internasional juga. Maka, saya selaku Mendagri beserta jajaran ingin fokus bekerja untuk menyelesaikan masalah pandemi global ini di negara kita," tegas Tito yang juga mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini.


Atas undangan Komisi II DPR RI, kemarin, Mendagri Tito menghadiri rapat bersama KPU, Bawaslu, DKPP di DPR. Tito menyepakati usulan KPU untuk menunda Pilkada 2020. Tak hanya Mendagri, ternyata, semua pimpinan dan anggota Komisi II DPR, Bawaslu dan DKPP juga sepakat atas usulan penundaan pilkada oleh KPU.


Semua memahami bahwa kondisi serangan Covid-19, seperti saat ini, tak memungkinkan KPU melakukan tahapan-tahapan pilkada. Khususnya menyangkut tahapan teknis pilkada seperti coklit data pemilih, kampanye, dan pemungutan suara yang semuanya akan dipastikan bertabrakan dengan protokol pencegahan Covid-19 tentang physical distancing dan pembatasan sosial lainnya.


Atas hasil rapat bersama antara KPU, Bawaslu, Komisi II DPR, DKPP tersebut Mendagri Tito juga langsung bergerak cepat. Hari ini, Tito di kantornya memerintahkan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, utamanya dengan Sekretariat Negara, untuk mulai menyusun Perppu Pilkada 2020 sebagai perubahan atas UU 10/2016 yang mengatur Pilkada 2020.


"Jadwal pelaksanaan pilkada sangat tergantung pada kondisi perkembangan status Covid-19 di Indonesia dan juga di 270 daerah peserta Pilkada 2020. Fokus saya saat ini adalah memobilisasi sumber daya nasional, termasuk seluruh pemda, seperti pemerintah provinsi, kabupaten, kotamadya dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu melawan Covid-19 demi keselamatan rakyat. Seluruh perangkat kebijakan dan protokol teknis sudah kita miliki. Bila perang melawan Covid-19 ini tuntas dan selesai, maka saya dan teman-teman di DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP akan bertemu lagi untuk urun rembug menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020," tutup Tito yang juga mantan Kapolri itu. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook