Rabu, 14 November 2018 WIB

5 Aspek Pembangunan Manusia Pemerintahan Jokowi-JK

Suwardi SinagaKamis, 25 Oktober 2018 21:55 WIB
KSP
Kerja Kita Prestasi Bangsa.

Indomedia.co - Setelah tahun-tahun sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi secara massif berikut upaya pemerataan, pemerintah kini menekankan pembangunan manusia Indonesia yang tangguh. Ini menjadi titik pijak sekaligus fondasi utama Indonesia menuju negara maju.


Demikian siaran pers Kantor Staf Presiden yang diterima Indomedia.co, Rabu (24/10/2018).


Di tahun keempat, pemerintah menghadapi tantangan eksternal yang besar yakni kondisi instabilitas perekonomian global. Pemerintah mengoptimalkan segala sumber daya dan peluang untuk memperkuat daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.


Pemerintah terus memperbaiki ketimpangan, baik ketimpangan pendapatan maupun antarwilayah, menjaga stabilitas politik dan keadilan hukum serta meningkatkan prestasi di berbagai bidang.


Penciptaan fondasi pada tahun pertama, percepatan (tahun kedua) dan pemerataan (tahun ketiga) telah membangkitkan kepercayaan diri sebagai bangsa besar yang akan terus bergerak maju dan menjadi bangsa pemenang. Sementara tahun keempat adalah membangun manusia.


Ada lima aspek pembangunan manusia pada pemerintahan Jokowi-JK yakni pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing, peningkatan stabilitas politik dan keamanan, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan, peningkatan kesejahteraan dan kebijakan afirmatif, penguatan indonesia sentris serta pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa.


Sebagai komitmen untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran yang terkait langsung dengan pembangunan manusia, terutama kesehatan dan pendidikan.


Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi anggaran kesehatan Tahun 2014 sebesar Rp49,8 triliun, Rp51,43 triliun (2015), Rp59,64 triliun (2016), Rp57,22 triliun (2017), dan Rp65,01 triliun (2018).


Alokasi anggaran pendidikan Tahun 2014 sebesar Rp126,31 triliun, Rp146,13 triliun (2015), Rp131,97 triliun (2016), Rp138,51 triliun, dan Rp147,56 triliun (2018).


Sedangkan alokasi anggaran perlindungan sosial Tahun 2014 sebesar Rp120,34 triliun, Rp140,01 triliun (2015), Rp137,74 triliun (2016), Rp148,91 triliun (2017), dan Rp162,56 triliun (2018). (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook