Rabu, 15 Juli 2020 WIB

Bio Farma Kini Kendalikan Kimia Farma dan Indonesia Farma

Sabtu, 19 Oktober 2019 16:55 WIB
Facebook @biofarmaID
Bio Farma.

Indomedia.co - Dengan pertimbangan untuk memperkuat struktur
permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Bio Farma, pemerintah memandang perlu menambah penyertaan modal ke dalam
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma.




Atas pertimbangan
tersebut, pada 15 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio
Farma.




Dilansir dari situs
resmi Setkab RI, Sabtu (19/10/2019), penambahan penyertaan modal negara
sebagaimana dimaksud berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara
Republik Indonesia pada: a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kimia Farma Tbk
yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Negara Farmasi dan Alat Kesehatan “Bhinneka Kimia Farma” menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero); dan b. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia
FarmaTbk yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Umum (Perum) Indonesia Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).




“Penambahan penyertaan
modal negara sebagaimana dimaksud sebanyak: a. 4.999.999.999 (empat miliar sembilan
ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B pada Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Kimia FarmaTbk; dan b. 2.499.999.999 (dua miliar empat ratus
sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B pada Perusahaan
Perseroan(Persero) PT Indonesia Farma Tbk, yang telah ditempatkan dan disetor
penuh oleh negara,” bunyi Pasal 2 Ayat (1) PP tersebut.




Nilai penambahan
penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan oleh
Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara
(BUMN).




“Dengan pengalihan
saham Seri B, negara melakukan kontrol terhadap Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Kimia Farma Tbk dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma Tbk
melalui kepemilikan saham Seri A dwi warna dengan kewenangan sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar,” bunyi Pasal 3 PP ini.




Penambahan penyertaan
modal negara sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, mengakibatkan: a. Status
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kimia Farm aTbk dan Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Indonesia Farma Tbk berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk
sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
dan b. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma menjadi Pemegang Saham PT
Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.




“Peraturan Pemerintah
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Plt Menteri Hukum dan HAM
Tjahjo Kumolo, pada 17 Oktober 2010. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook