Kamis, 17 Januari 2019 WIB

JPPR Sumatera Utara Soal APK: Harusnya KPU Tidak Mencari Kambing Hitam

Suwardi SinagaSabtu, 01 Desember 2018 09:42 WIB
Istimewa
Koordinator Daerah JPPR Sumatera Utara Darwin Sipahutar.

Indomedia.co - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara menilai bahwa keterlambatan KPU dalam menyerahkan Alat Peraga Kampanye (APK) kepada peserta Pemilu 2019 merupakan salah satu peraoalan yang harus dicermati secara bersama agar segala tahapan Pemilu 2019 berjalan tepat waktu. 


Seharusnya penyerahan APK sejak kampanye dimulai pada 23 September 2018 namun sampai hari ini masih ada beberapa KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang belum menyerahkan APK kepada peserta Pemilu 2019 dengan alasan lambatnya peserta pemilu menyerahkan design APK.


"Aksi 'lempar bola' yang dilakukan oleh KPU ini mestinya tidak mencari kambing hitam atas keterlambatan penyerahan APK pada peserta Pemilu 2019, APK itu kan haknya peserta pemilu jadi tidak ada alasan bagi KPU untuk menundanya dengan alasan yang tidak jelas," ungkap Koordinator Daerah JPPR Sumatera Utara Darwin Sipahutar dalam keterangan tertulisnya kepada Indomedia.co, Sabtu (30/11/2018).


UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 274 ayat 2, dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon melalui laman  KPU dan lembaga penyiaran publik.


Undang-undang Pemilu menyatakan bahwa alat peraga kampanye itu dibiayai oleh negara dalam bentuk APBN yang dititipkan di KPU. Oleh karenya untuk merealisasikan amanah undang-undang tersebut karena ini bagian dari pendidikan politik masyarakat, JPPR meminta Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumatera Utara agar menegur KPU Kabupaten/Kota yang belum menyerahkan APK pada peserta Pemilu 2019.


Hal ini dilakukan agar KPU Kabupaten/Kota benar-benar merealisasikan apa yang menjadi hak peserta Pemilu 2019. Sebab, kampanye akan berakhir pada 13 April 2019 mendatang, kalau penyerahan APK terlambat dipastikan masyarakat tidak akan dapat melihat visi, misi dan program kerja dari peserta Pemilu 2019. pungkas Darwin Sipahutar. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook