Senin, 17 Juni 2019 WIB

Tabayyun Cara Tepis Hoaks

Suwardi SinagaKamis, 10 Januari 2019 19:03 WIB
Istimewa
Diskusi publik yang diselenggarakan JaDI Sumatera Utara di Kampus UIN Sumatera Utara, Kamis (10/1/2019).

Indomedia.co - Di era digital saat ini berita bohong atau hoaks sering bermunculan khususnya di media sosial. Hoaks yang muncul itu sering dipergunakan untuk menyudutkan salah satu pihak yang menjadi peserta pemilu.


Akademisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Irwansyah menilai ada cara untuk bisa menangkal hoaks atau berita bohong yakni dengan cara tabayun atau klarifikasi.


"Informasi yang diterima itu jangan langsung dicerna, harus difilter/disaring. Cara menangkal hoaks dengan cara tabayyun," ujar Irwansyah saat diskusi publik yang diselenggarakan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumatera Utara di Kampus UIN Sumatera Utara, Kamis (10/1/2019).


Di tahun politik, kata dia, segala sesuatu atau cara akan dipergunakan untuk bisa meraih kekuasaan. Di sisi lain, ia juga tidak sepakat agama dijadikan alat untuk meraih kekuasaan.


"Agama itu sakral, tidak boleh dipermainkan apalagi ketika untuk meraih kekuasaan," kata mantan Komisioner KPU Kota Medan itu.


Sementara itu, Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumatera Utara Irfan Nasution meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dapat lebih tanggap terhadap isu yang berkembang di masyarakat.


"Mengenai kotak suara yang berbahan karton dan kisi-kisi yang akan diberikan kepada pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden itu tidak terbantahkan. Tapi, KPU RI lambat memberikan penjelasan kepada masyarakat, sehingga isunya menjadi liar," imbuhnya.


Yang terjadi saat ini, lanjut Irfan, KPU RI baru memberikan penjelasan setelah informasi menjadi liar di tengah-tengah masyarakat.


"KPU memiliki PPID (Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Tapi, itu tidak berfungsi dengan maksimal," jelasnya.


Irfan meyakini kedua isu tersebut tidak akan menjadi liar apabila KPU sedari awal memberikan penjelasan kepada masyarakat.


"Berikan penjelasan kepada masyarakat bahwa ada dasar hukum dari kedua isu tersebut," paparnya.


Turut hadir dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif JaDI Sumatera Utara Nazir Salim Manik, Presidium JaDI Aulia Andri, Yenni Rambe, dan Komisioner Bawaslu Sumatera Utara Marwan. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook