Jumat, 20 September 2019 WIB

Martin Manurung Harapkan BPJS Bijak Terkait Polemik RSU HKBP Balige

Suwardi SinagaJumat, 15 Maret 2019 21:28 WIB
Istimewa
Ketua DPP Partai Nasdem Martin Manurung.

Indomedia.co - Polemik Rumah Sakit Umum (RSU) HKBP Balige, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Provinsi Sumatera Utara yang sejak Januari 2019 lalu tidak menerima pasien yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diharapkan segera berakhir. Pasalnya, Bupati Darwin Siagian, Jumat (15/03/2019) telah memediasi kedua pihak.


Mediasi antara pihak RSU HKBP Balige dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar berlangsung di ruang rapat mini kantor Bupati Toba Samosir. Dari pihak RSU HKBP, dihadiri langsung oleh Plt Direktur HKBP Balige Nelson Siburian. Sedangkan dari pihak BPJS Kesehatan Pematangsiantar dihadiri langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Pematangsiantar Windharian Siallagan.


Kabag Hukum Pemkab Tobasa Lukman Siagian, mengatakan, Bupati Tobasa menjadi fasilitator mediasi kedua belah pihak agar masalah yang selama ini berlarut-larut segera teratasi.


"Pintu kerja sama telah kembali dibuka. Pihak BPJS Kesehatan meminta Yayasan HKBP untuk melengkapi akte yayasan," katanya.


Plt Direktur RSU HKBP Balige Nelson Siburian menyatakan akan segera melengkapi semua persyaratan yang diminta pihak BPJS, sehingga pelayanan kesehatan untuk pasien BPJS dalam bulan ini dapat berjalan.


Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Martin Manurung menyambut baik langkah Bupati Tobasa Darwin Siagian yang menjadi fasilitator mediasi ini.


Caleg DPR RI nomor urut 1 dari Dapil Sumut 2 ini juga berharap, BPJS segera mengambil kebijakan yang terbaik, agar permasalahan ini segera terselesaikan.


"RSU HKBP Balige sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tobasa dan umumnya sekitar kawasan Danau Toba. Kedepannya mari kita utamakan kepentingan masyarakat banyak," ungkapnya.


Martin juga menjelaskan, pemutusan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan RSU HKBP Balige selama ini sangat merepotkan masyarakat. Sebab, selain karena tidak adanya pilihan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, jarak dari satu daerah ke daerah yang memiliki fasilitas kesehatan juga sangat jauh.


Martin berharap BPJS memahami perbedaan ketersediaan layanan kesehatan di Jawa dan luar Jawa. Bila BPJS memutus layanan terhadap satu atau beberapa rumah sakit di Jawa, tambah Martin, masyarakat masih memiliki puluhan, bahkan ratusan lagi rumah sakit yang tersedia.


"Sementara di luar Jawa, seperti di Toba, penghentian layanan BPJS di satu rumah sakit saja, bisa berdampak luas karena ketersediaan fasilitas yang terbatas. Jadi, kita harapkan BPJS dapat mengambil kebijakan yang terbaik untuk masalah RSU HKBP Balige ini," pungkas Martin. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook