Senin, 17 Juni 2019 WIB

Bawaslu Sumut Catat 92 Kasus Pelanggaran Pemilu 2019

M JawiSenin, 15 April 2019 22:34 WIB
M Jawi
Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rahmawaty Rasahan memberikan penjelasan kepada wartawan di Kantor Bawaslu Sumut, Jalan Adam Malik, Medan, Senin (15/4/2019) sore

Indomedia.co - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara mencatat ada 92 laporan yang telah teregistrasi terkait pelanggaran Pemilu 2019 yang mereka terima.


"Data tersebut kami himpun mulai dari tahapan Pemilu 2019 hingga saat ini," kata Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rahmawaty Rasahan kepada wartawan di Kantor Bawaslu Sumut, Jalan Adam Malik, Medan, Senin (15/4/2019) sore.


Syafrida menjelaskan bahwa dari 92 laporan atau temuan tersebut terdiri atas 2 pelanggaran pidana, 14 pelanggaran administrasi, 5 pelanggaran masih dalam proses, 8 pelanggaran kode etik, 13 pelanggaran hukum lainnya, dan 50 bukan pelanggaran.


"Jadi, untuk laporan dugaan pelanggaran ada 52 dan temuan dugaan pelanggaran afa 40 sehingga di total menjadi 92 laporan dan temuan," jelasnya.


Syafrida juga mengungkapkan, untuk data temuan pelanggaran pemilu di Sumut yang tertinggi adalah Pematangsiantar 7 temuan, Medan 6 temuan, Nias Utara 5 temuan, dan Sumatera Utara 3 temuan.


"Sementara untuk laporan yang tertinggi yang kami terima itu adalah Nisel 7 laporan, Sumut 5 laporan, Deli Serdang 4 laporan, Gunung Sitoli 3 laporan, dan Padang Lawas Utara 3 laporan," ungkapnya.


Syafrida menambahkan untuk jenis pelanggaran yang mereka data juga bervariasi mulai dari netralitas kepala daerah, ASN, politik uang, dan sebagainya.


"Untuk jenis pelanggaran kita terima juga bervariasi mulai dari netralitas kepala daerah ada 1 kasus, kampanye di luar jadwal ada 11 kasus, pelaksana peserta dan tim kampanye melanggar larangan kampanye ada 9 kasus, alat peraga kampanye ada 14 kasus, netralitas ASN ada 4 kasus, pejabat BUMN ada 3 kasus, politik uang ada 6 kasus, netralitas perangkat desa ada 6 kasus, kode etik penyelenggara ada 14 kasus, pemalsuan dokumen ada 2 kasus, berkas syarat pencalonan ada 19 kasus, serta prosedur penanganan pelanggaran ada 1 kasus," pungkas Syafrida. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook