Rabu, 16 Oktober 2019 WIB

Pemkab Sitaro Tetapkan Status Tanggap Darurat Erupsi Gunung Karangetang Selama 7 Hari

Suwardi SinagaJumat, 08 Februari 2019 10:57 WIB
Istimewa
Jembatan dan jalan tertutup material vulkanik Gunung Karangetang, Kamis (7/2/2019).

Indomedia.co - Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaoa (Sitaro) Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Karangetang sejak Rabu (6/2/2019). Penetapan ini dilihat dari situasi dan kondisi riil di lapangan, rekomendasi dari PVMGB dan hasil rapat koordinasi antar-SKPD, Kantor Pengamat Gunung Karangetang dan BNPB.


Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho kepada wartawan, Jumat (8/2/2019).


Penetapan ini memberi langkah signifikan pada penanganan masyarakat oleh Pemkab Sitaro dibantu oleh TNI dan Polri. Penetapan tanggap darurat ini berlaku dari tanggal 6-12 Februari 2019 atau selama tujuh hari. Namun bila dipandang perlu status ini dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan. Sementara ini jarak 500 meter dari aliran lava disterilkan atas arahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).


Masih menurut Sutopo, Pemkab Sitaro telah mengirimkan bantuan logistik ke Kampung Batubulan dan Kampung Beba yang terisolir disebabkan terputusnya jalan darat akibat aliran lava dan batu dari Gunung Karangetang. Bantuan didistribusikan melalui laut, namun dikarenakan angin laut dan ombak yang besar menyulitkan kapal untuk merapat.


Akibat terputusnya akses darat dari Kampung Niambangen ke Kampung Batubulan dan Kampung Beba dan sulitnya akses laut ke dua kampung tersebut karena ombak tinggi dan angin laut yang kencang, Pemkab Sitaro berencana membuka akses dari sisi lain yaitu dari Kampung Nameng ke Kampung Batubulan sejauh 2 km dengan mengerahkan masyarakat di kedua desa dan bantuan TNI/Polri secara gotongroyong membuka jalan. Saat ini akses hanya bisa dilakukan dengan jalan kaki selama 4 jam akibat medan yang terjal dan sempit.


Namun selama ini sebagian warga dari Kampung Batubulan cenderung menolak untuk dievakuasi mengingat ternak yang dimiliki dapat terlantar, papar Sutopo.


Atas rekomendasi PVMGB, warga Kampung Niambangen sebanyak 132 orang/37 KK telah diungsikan ke shelter pengungsian di daerah Paseng yang berada tepat di kompleks perumahan bupati. Shelter yang dibangun oleh BNPB pada Tahun 2015 ini dapat menampung semua pengungsi yang ada. Shelter ini merupakan bangunan tertutup dengan ruang yang relatif luas. Terdapat 6 buah kamar mandi dan tempat cuci pakaian.


Dari pantauan dan koordinasi di tingkat pengungsian, kebutuhan matras sudah terpenuhi untuk pengungsi. Tim kesehatan telah berada di lokasi dengan shift yang telah ditentukan untuk pagi, sore dan malam. Sedangkan Dinas Sosial sudah menempatkan dapur umum dengan perlengkapan alat masak dan bahan makanan. Dapur umum akan diaktifkan mulai besok pagi. Sedangkan untuk makan malam hari ini, BPBD telah menyediakan makanan jadi yang diadakan dari warung terdekat. Air bersih relatif memadai sesuai dengan tangki air yang tersedia.


Khusus untuk pendidikan, anak-anak sekolah akan belajar di sekolah terdekat dengan tempat pengungsian dan untuk sementara tidak kembali ke sekolah asalnya sampai keadaan memungkinkan, pungkas Sutopo. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook