Ahad, 05 April 2020 WIB

Indonesia-Malaysia Teken MoU Demarkasi dan Survei Batas Internasional

Suwardi SinagaKamis, 21 November 2019 14:20 WIB
Puspen Kemendagri
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia melakukan penandatanganan MoU tentang Demarkasi dan Survei Batas Internasional antara Malaysia (Sabah dan Serawak) dan Indonesia (Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat), di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (21/11/2019), bertepatan dengan Joint Malaysia-Indonesia Boundary between Malaysia (Sabah & Serawak) and Indonesia (Kalimantan Utara & Kalimantan Barat) (JMI-43).

Indomedia.co - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Demarkasi
dan Survei Batas Internasional antara Malaysia (Sabah dan Serawak) dan
Indonesia (Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat), di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis
(21/11/2019), bertepatan dengan Joint Malaysia-Indonesia Boundary between
Malaysia (Sabah & Serawak) and Indonesia (Kalimantan Utara & Kalimantan
Barat) (JMI-43).




MoU ditandatangani
oleh Ketua Setia Usaha Kementerian Air, Tanah, dan Sumber Asli Malaysia Datuk
Zurinah Pawanteh dan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo. Selain MoU, peta hasil
survei demarkasi yang merupakan lampiran dari MoU juga telah ditandatangani
oleh Direktur Jenderal Departemen Survey and Mapping Malaysia Dato' Sr Dr
Azhari bin Mohamed dan Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan
RI  Laksamana Pertama Bambang Supriadi,
masing-masing selalu Ketua Tim Teknis Penegasan batas kedua negara.




Dalam sambutannya,
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, perjanjian tersebut akan
berdampak positif pada kedua negara terutama dalam hal kesejahteraan
masyarakat.




"Acara ini sangat
penting, walaupun hanya sebentar tapi berdampak 100 sampai 200 tahun kedepan,
dengan adanya perjanjian tersebut berdampak bagi wilayah perbatasan antara
Indonesia dan Malaysia dalam bentuk pembangunan wilayah, kesejahteraan
masyarakat di wilayah perbatasan," kata Mendagri.




Ia juga menyampaikan,
MoU akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah negara.




"MoU tersebut
juga memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat di kedua belah
negara," ujarnya.




MoU tersebut dipandang
sebagai tonggak sejarah yang istimewa dalam hubungan bilateral kedua negara
karena mengakhiri perbedaan pendapat dalam penegasan batas darat atau yang
lazim dikenal dengan Outstanding Boundary Problems (OBP) di dua segmen yaitu
segmen fi sekitar Sungai Simantipal dan segmen C500-C600 yang keduanya terletak
di perbatasan antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Kedua segemen tersebut
telah menjadi OBP masing-masing sejak tahun 1978-1989.




Penandatanganan MoU
tersebut juga telah membuka jalan bagi kedua negara untuk mempercepat
penyelesaian OBP di tiga segmen lain yaitu Segmen Pulau Sebatik, Sungai
Sinapad-Sesai, dan B- 2700-3100 yang disepakati akan diselesaikan pada Tahun
2020.




Dengan
ditandatanganinya MoU tersebut, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum
bagi Pemerintah Indonesia untuk membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di
Lambang, yang letaknya tidak jauh dari Kawasan Sungai Simantipal yang baru saja
disepakati. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook