Sabtu, 21 September 2019 WIB

Forum Aksi Bersama Rakyat Sumut Dukung Revisi UU KPK

M JawiAhad, 08 September 2019 16:04 WIB
M Jawi
Massa yang tergabung dalam Forum Aksi Bersama Rakyat Sumut melakukan aksi mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di Tugu Nol Kilometer Medan, Jalan Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara, Ahad (8/9/2019) sore.

Indomedia.co - Massa yang tergabung dalam Forum Aksi Bersama Rakyat Sumatera Utara melakukan aksi mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di Tugu Nol Kilometer Medan, Jalan Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara, Ahad (8/9/2019) sore.


Koordinator Aksi Jack Sabra Cibro mengatakan aksi mendukung revisi UU KPK yang mereka lakukan tersebut adalah sebagai bentuk untuk mendukung KPK.


"Kami mendukung revisi Undang-undang KPK, banyak di luar sana yang mengatakan bahwa ini untuk melemahkan KPK, tapi kami menilai bahwa ini untuk menguatkan KPK ke depannya," katanya kepada wartawan di sela-sela aksi.


Jack Sabra menuturkan bahwa ada beberapa poin terkait revisi UU KPK tersebut diantaranya adalah kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada cabang kekuasaan eksekutif dan pemerintahan.


"Sedangkan pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) tunduk pada peraturan perundang-undangan," tuturnya.


Kemudian, penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK.


"Poin ini, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai hukum acara pidana," terang Jack Sabra.


Poin lainnya adalah setiap instansi kementerian ataupun lembaga wajib menyelenggarakan LHKPN sebelum dan setelah berakhir massa jabatan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja KPK.


Selain itu, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK diawasi oleh Dewan Pengawas KPK.


KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam waktu paling lama satu tahun.


Kemudian, penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK dan diumumkan kepada publik. Hal itu bisa dicabut kembali apabila ditemukan bukti baru atai berdasarkan putusan praperadilan.


"Poin-poin itu menurut kami perlu dilakukan untuk transparansi dalam penanganan kasus yang tengah ditangani KPK. Karena kami ingin KPK ke depannya lebih kuat," pungkas Jack Sabra. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook