Sabtu, 21 September 2019 WIB

GMKI Demo Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Cemari Danau Toba

M JawiJumat, 26 Juli 2019 14:39 WIB
M Jawi
Pendemo dari GMKI Cabang Medan berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (26/7/2019).

Indomedia.co - Puluhan pendemo dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (26/7/2019). Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah segera mencabut izin perusahaan perusak dan pencemar Danau Toba.


Menurut mereka, saat ini langkah proteksi pemerintah terhadap Danau Toba semakin tertinggal dengan beroperasinya perusahaan yang mencemari dan merusak lingkungan di sekitar Danau Toba.


"Dengan kondisi macam ini, masyarakat Sumatera Utara menjadi cemas. Sebab, Danau Toba yang menjadi kebanggaan masyarakat mulai rusak gara-gara beroperasinya sejumlah perusahaan perusak lingkungan," kata Ketua Cabang GMKI Medan Hendra Manurung.


Mereka mencatat, ada beberapa perusahaan yang beroperasi di sana yang berpotensi merusak Danau Toba, antara lain, PT Inalum, PT Toba Pulp Lestari, PT Aquafarm, PT Allegrindo, PT Lae Renun, dan keramba jaring apung lainnya.


Beberapa kalangan, khususnya para pegiat lingkungan telah berulang kali menyuarakan tentang maraknya aksi perusakan lingkungan di wilayah Danau Toba.


"Tapi sampai sekarang, perusahaan-perusahaan itu masih eksis dan terus mencemari air Danau Toba," katanya.


Belum lagi, alasan pemerintah yang selama ini hanya mementingkan PAD dan membuka lapangan kerja dengan beroperasinya perusahaan di sana. Padahal, menurut pengakuan masyarakat lokal, kehadiran perusahaan tersebut tak memberi dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.


Untuk itu, mereka mendesak Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk menyurati Pemerintah Pusat agar mencabut izin usaha perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang Perpres Nomor 49 tentang Pembentukan BPODT yang dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga banyak terjadi konflik antarmasyarakat di sekitar Danau Toba.


"Secara khusus, kami menyerukan agar perusahaan-perusaan tersebut angkat kaki dari Danau Toba," tegasnya.


Aksi mahasiswa ini juga diwarnai perusakan pagar gerbang kantor gubernur. Beberapa pendemo memanjat dan mematahkan besi pagar bagian atas.


Beberapa lama berorasi, massa kemudian dijumpai oleh Kasubbid Hubungan Antar Lembaga Pemrov Sumut Salman, dan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pemprov Sumut Mariduk Sitorus.


"Kami tidak menampik bahwa di Danau Toba ada pencemaran lingkungan. Temuan kami di sana sudah kami laporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Mariduk.


Dia mengatakan, saat ini pihaknya tak bisa serta merta menyalahkan perusahaan yang beroperasi di sana atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Sebab, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kelengkapan administrasi dan izin yang lengkap.


"Kita hanya terus melakukan pemantauan di sana. Dan tindak lanjut dari temuan di sana kami sampaikan ke gubernur," pungkasnya. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook