Senin, 10 Desember 2018 WIB

Gubernur Sumut Berharap Guru Honorer Dapat Perhatian Pemerintah Pusat

Suwardi SinagaRabu, 14 Februari 2018 08:38 WIB
Istimewa
Gubernur Sumut T Erry Nuradi diulosi.

Indomedia.co - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) T Erry Nuradi berharap guru honorer mendapat perhatian dari pemerintah pusat terutama yang sudah lama mengabdi.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur pada saat menerima audiensi Koordinator Guru Honorer K2 (FHK21) Sumatera Utara, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Selasa (13/2/2018) petang.

Gubernur yang saat itu didampingi oleh Staf Ahli Gubernur Amran Utheh, Kepala BKD Sumut Kaiman Turnip, Sekretaris Disdik Rifai Bakri Tanjung serta Kabag Humas Indah Dwi Kumala menerima rombongan FHK21 Sumut Ketua Andi Surbakti bersama sejumlah anggota lainnya dan mereka didampingi anggota DPRD Sumut Ti Aisah Ritonga dan Ahmadan Harahap.

Pada kesempatan itu Gubernur mengatakan sejauh ini Pemprov Sumut sudah memberi perhatian kepada guru honorer meski sebatas BPJS Kesehatan dan peningkatan kesejahteraan honorer melalui penambahan gaji dari APBD Sumut.

Kendati demikian Gubernur juga berharap kebijakan pemerintah pusat yang mengangkat tenaga honorer kesehatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga bisa dilakukan kepada guru honorer. Terutama guru yang sudah puluhan tahun mengabdi.

Pengangkatan guru honorer khususnya sudah mengabdi belasan tahun bisa menjadi apresiasi kepada para pahlawan tanpa jasa tersebut. Mereka sudah mendidik generasi bangsa, paparnya.

Ironisnya, lanjut Gubernur, sampai sekarang tidak ada payung hukum yang mengatur tentang keberadaan guru honorer. Kendati demikian Gubernur mengatakan Pemprov Sumut selalu berkonsultasi ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang permasalahan guru di Sumut termasuk guru honorer.

Ada tiga hal kebijakan yang dapat diberikan kepada guru honorer khususnya untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di antaranya dana BOS bisa digunakan untuk membayar gaji, sumbangan siswa melalui komite sekolah dan APBD tapi kesemuanya harus memiliki dasar hukum.

Sementara Ketua FHK21 Sumut Andi Surbakti menyatakan tujuan mereka beraudiensi kepada Gubernur selain mengundang pada acara silaturahmi acara Akbar Guru Honorer se Sumatera Utara yang akan dihadiri 2.000 perwakilan guru honorer dan rencananya akan dilaksanakan pada 17 Februari 2018 di Kabupaten Mandailing Natal.

Selain itu kedatangan mereka menyongsong kebijakan pemerintah pusat bersama DPR RI dalam menyelesaikan guru honorer menjadi ASN juga sesuai dengan revisi Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"Kita berharap agar pemerintah pusat dapat memperhatikan nasib guru honorer dan mengangkat menjadi ASN sama seperti tenaga kesehatan (honorer K2)," paparnya.

Dia kemudian mengucapkan terima kasih mewakili para guru honorer atas perhatian Gubernur dengan menambah gaji sebagi peningkatan kesejahteraan melalui APBD Sumut juga pemberian BPJS Kesehatan.

Menurutnya pengabdian guru honorer tidak jauh berbeda dengan para tenaga kesehatan baik yang bertugas di kota terlebih di daerah pedesaan.

"Mereka yang di pedesaan hingga di daerah terpencil banyak yang mendapat honor minim tapi mereka ikhlas menjalankan tugas sebagai mencerdaskan generasi bangsa," ujarnya. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook