Sabtu, 17 November 2018 WIB

Ini Tunjangan Kinerja TNI Terbaru, Panglima TNI Rp72,7 Juta, Terendah Rp1,9 Juta

Selasa, 06 November 2018 15:53 WIB
setkab.go.id
Tunjangan Kinerja TNI.

Indomedia.co - Dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah memandang perlu mengganti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.


Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 30 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.


Dalam Perpres ini disebutkan, pegawai (prajurit, PNS, dan pegawai lainnya) di lingkungan TNI, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.


Dilansir dari situs resmi Setkab RI, Selasa (6/11/2018), Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada: a. Pegawai di lingkungan Tentara Nasional yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; d. Pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan e. Pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang menjadi pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi.


Tunjangan Kinerja TNI. (setkab.go.id)


Untuk pegawai di lingkungan TNI yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberikan tunjangan profesi, menurut Perpres ini, tunjangan kinerja diberikan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi kelas jabatan yang sama.


Jika tunjangan profesi yang diberikan lebih besar dari tunjangan kinerja pada kelas yang sama maka tunjangan profesi yang diberikan, bunyi Pasal 3 ayat (3) Perpres ini.


Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.


Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diberikan terhitung mulai bulan Juli 2018.


Tunjangan kinerja yang dibayarkan sebagaimana dimaksud tidak menghilangkan tunjangan-tunjangan lain yang diberikan (on top), bunyi Pasal 5 ayat (2) Perpres ini.


Dalam Perpres ini juga disebutkan, Panglima TNI yang mengepalai dan memimpin TNI diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja kelas jabatan 17 di lingkungan TNI, dan dibayarkan terhitung mulai Januari 2017.


Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dibebankan pada APBN, bunyi Pasal 7 Perpres ini.


Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan TNI, menurut Perpres ini, diatur dengan Peraturan Panglima TNI.


Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 1 November 2018. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Sumber: setkab.go.id

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook