Sabtu, 21 September 2019 WIB

Martin Manurung Dorong Kementerian LHK Percepat Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Suwardi SinagaSenin, 20 Mei 2019 15:49 WIB
Istimewa
Kementerian LHK mengadakan FGD selama tiga hari berturut-turut, di Hotel Serenauli, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, merespon dorongan dari Martin Manurung.

Indomedia.co - Caleg Nasdem DPR RI terpilih, Martin Manurung, terus mendorong percepatan pengakuan pemerintah tentang keberadaan Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia. Pada Rabu (17/5/2019) lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) selama tiga hari berturut-turut, di Hotel Serenauli, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, merespon dorongan dari Martin Manurung.


Melalui Martin Manurung Centre (MMC), dorongan percepatan pengakuan MHA ini direspon positif oleh Kementerian LHK. Selama tiga hari berlangsungnya FGD, diskusi terbuka ini dihadiri langsung oleh perwakilan-perwakilan komunitas masyarakat adat, yang setiap pertanyaan dan masukannya diterima langsung oleh para perwakilan Kementerian LHK.


Pengurus Harian MMC, Gurgur Manurung, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan respon dari Kementerian LHK atas keluhan masyarakat adat yang disampaikan langsung ke Ketua DPP Partai Nasdem Martin Manurung pada Februari lalu.


"Surat itu berasal dari 13 komunitas masyarakat adat, yang dibawa langsung oleh Martin Manurung dan juga diserahkan langsung kepada Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar,' ujarnya.


Kementerian LHK mengadakan FGD di Hotel Serenauli, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, merespon dorongan dari Martin Manurung. (Istimewa)


Dalam diskusi itu, tambah Gurgur, Kementerian LHK juga menyatakan siap untuk membuat regulasi pengakuan masyarakat adat, khususnya di kawasan Danau Toba, namun dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku dan kesiapan daerah itu sendiri.


"Yang pastinya Martin Manurung siap sebagai jembatan penghubung masyarakat adat untuk mendapat pengakuan negara. Namun kita tetap harus konsultasi secara aktif baik ke pemerintah pusat dan juga ke pemerintah daerah untuk melengkapi poin-poin penting yang disampaikan oleh Kementerian LHK, khususnya dalam hal peraturan," pungkasnya.


Sementara itu,  Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Roganda Simanjuntak, menyatakan terima kasih kepada Martin Manurung yang telah sangat cepat merespon keluhan masyarakat adat.


Ia dan juga komunitas masyarakat adat lainnya  berharap Martin Manurung tetap memberikan perhatiannya untuk percepatan pengakuan Masyarakat Hukum Adat oleh pemerintah pusat.


"Saya mewakili seluruh masyarakat adat di kawasan Danau Toba mengucapkan terima kasih sekali kepada Martin Manurung yang begitu cepatnya merespon keluhan kami. Yang menyampaikan langsung surat kami ke Ibu Menteri LHK. Dan berlanjut ke diskusi kemarin. Semoga perjuangan kita bersama menuai hasil yang baik," pungkasnya. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook