Sabtu, 21 September 2019 WIB

Pemerintah Pelajari Draf Revisi UU KPK

Senin, 09 September 2019 22:08 WIB
setkab.go.id
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.

Indomedia.co - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara, Jakarta, untuk diberikan draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (9/9/2019) siang.


"Saya diberikan draf revisi Undang-Undang KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu," ujar Yasonna saat ditanya wartawan sekeluarnya dari Istana Negara.


DIlansir dari situs resmi Setkab RI, draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu sebelumnya telah disetujui sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna pada Kamis (5/9/2019) pekan lalu.


Pemerintah, lanjut Yasonna, akan mempelajari draf revisi undang-undang tersebut.


Ia mengungkapkan, Presiden Jokowi mengarahkan agar draft revisi undang-undang tersebut dipelajari dengan hati-hati.


Beberapa poin penting dalam draf revisi UU KPK itu di antaranya adanya Dewan Pengawas KPK dan diperbolehkannya KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun. (***)

Editor: Suwardi Sinaga

Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Komentar Facebook